Lelang di Kabupaten Tangerang Disorot, Pengamat: Akan Kawal Ketat Pokja UKPBJ

- Penulis

Selasa, 5 Mei 2026 - 03:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tangerang kembali disorot. Pokja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) diminta membuka seluruh tahapan lelang secara terang-benderang. Pengawasan publik ditegaskan akan diperketat.”

 

 

KABUPATEN TANGERANG,- Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi perhatian serius. Pokja UKPBJ diingatkan agar tidak memberi ruang sedikit pun bagi praktik yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan akuntabilitas.

 

Pengamat kebijakan publik, Usuf Supandi Cewi, menegaskan bahwa setiap proses lelang harus berjalan fair, terbuka, dan dapat diaudit publik. Ia menilai, celah kecil dalam proses pengadaan dapat memicu kecurigaan dan merusak kepercayaan masyarakat.

 

“Semua tahapan harus jelas, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam proses ini,” ujarnya.

 

Cewi juga mengingatkan agar tidak ada praktik “main mata” atau mekanisme terselubung yang menguntungkan pihak tertentu. Menurutnya, prinsip persaingan sehat harus dijaga sejak tahap perencanaan hingga penetapan pemenang.

 

“Kalau ada indikasi yang tidak wajar, itu akan menjadi catatan serius. Proses pengadaan bukan ruang kompromi,” tegas Cewi, Senin (4/5/2026)

 

Lebih jauh, ia memastikan akan ikut mengawal jalannya proses pengadaan tersebut. Pengawasan, kata dia, akan dilakukan sebagai bagian dari kontrol publik agar seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.

 

“Saya akan mengawal proses ini. Tujuannya sederhana, memastikan tidak ada penyimpangan dan semua berjalan sesuai prinsip transparansi dan keadilan,” katanya.

 

Dorongan ini sejalan dengan tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam pengelolaan anggaran publik.

 

Sorotan terhadap kinerja UKPBJ Kabupaten Tangerang menjadi peringatan bahwa setiap proses pengadaan harus bersih dari praktik yang mencederai integritas. Pengawasan publik kini menjadi kunci untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan. (Red/NBL)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel cakrabanten.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Teluknaga Genap 76 Tahun, Tasyakuran Jadi Ajang Memperkuat Kebersamaan
Purna, Tapi Tak Pernah Selesai: Para Wredatama Menjahit Kembali Makna Pengabdian
Temuan BPK di DLH Kota Tangerang: Pengelolaan BBM Angkutan Sampah Bermasalah, Ada Kelebihan Pembayaran Rp557 Juta
Camat Teluknaga Buka Turnamen PORCAM HUT RI Ke-81, Olahraga Jadi Ruang Merawat Persatuan
Bupati Tangerang Rotasi Enam Pejabat Eselon II, Penyegaran Birokrasi Dimulai
Tim Gabungan Sisir Sungai Cisadane, Selidiki Dugaan Pencemaran Limbah B3 Lewat Uji Laboratorium
Binwasdes Teluknaga Hadiri Musdes Pembentukan Tim RKPDes 2027 Desa Tanjung Burung, Tekankan Perencanaan Partisipatif
Status Darurat Kebakaran TPA Jatiwaringin Dicabut, Pemkab Tangerang Lanjutkan Mitigasi dan Perkuat Antisipasi Kebakaran
Berita ini 71 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 21:45 WIB

Teluknaga Genap 76 Tahun, Tasyakuran Jadi Ajang Memperkuat Kebersamaan

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 15:16 WIB

Purna, Tapi Tak Pernah Selesai: Para Wredatama Menjahit Kembali Makna Pengabdian

Kamis, 6 Agustus 2026 - 10:08 WIB

Temuan BPK di DLH Kota Tangerang: Pengelolaan BBM Angkutan Sampah Bermasalah, Ada Kelebihan Pembayaran Rp557 Juta

Minggu, 2 Agustus 2026 - 12:46 WIB

Camat Teluknaga Buka Turnamen PORCAM HUT RI Ke-81, Olahraga Jadi Ruang Merawat Persatuan

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 07:15 WIB

Bupati Tangerang Rotasi Enam Pejabat Eselon II, Penyegaran Birokrasi Dimulai

Berita Terbaru