Pemerintah Beli Saham Aplikator Ojol, Dasco: DPR Dorong Potongan Tarif Turun Jadi 8 Persen

- Penulis

Jumat, 1 Mei 2026 - 21:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco ungkap Danantara telah membeli saham aplikator ojol untuk menekan potongan tarif menjadi 8 persen. Status hubungan kerja masih dikaji.

 

 

JAKARTA,- Langkah intervensi negara di sektor ekonomi digital mulai terlihat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah masuk sebagai pemegang saham di sejumlah aplikator ojek online (ojol), dengan target utama menekan potongan tarif yang selama ini dikeluhkan pengemudi.

 

Dalam pertemuan dengan aliansi serikat buruh di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (1/5/2026), Dasco menyebut kebijakan tersebut diarahkan untuk memangkas komisi aplikator dari kisaran 10–20 persen menjadi hanya 8 persen.

 

“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan,” kata Dasco.

 

Keterlibatan BPI Danantara dalam struktur kepemilikan aplikator dinilai menjadi instrumen untuk mendorong keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan mitra pengemudi.

 

Namun demikian, Dasco menegaskan bahwa isu krusial lain, yakni status hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator, masih dalam tahap simulasi dan pembahasan lintas pihak.

 

Menurut dia, pemerintah dan DPR belum mengambil keputusan final terkait apakah pengemudi akan diposisikan sebagai pekerja tetap atau tetap sebagai mitra.

 

Meski belum final, Dasco memastikan proses perumusan kebijakan tidak akan dilakukan sepihak. Organisasi dan komunitas pengemudi ojol akan dilibatkan dalam pembahasan lanjutan.

 

“Organisasi-organisasi pengendara ojol pasti akan kita libatkan dalam membuat kebijakan,” ujarnya.

 

Langkah ini menjadi sinyal awal arah kebijakan negara dalam menata ulang ekosistem transportasi berbasis aplikasi. Di satu sisi, pemerintah berupaya menekan beban mitra pengemudi, namun di sisi lain masih dihadapkan pada kompleksitas penentuan status kerja yang selama ini menjadi perdebatan. (Red/NBL)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel cakrabanten.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jelang Idul Adha 2026, Pemkab Tangerang Perketat Pengawasan Hewan Kurban dan Stabilitas Pangan
Desak Perda Truk Tambang, HMTU dan Aktivis Tangerang Utara Tagih Janji DPRD
LBH Marwah Independent Publik Kritik Keras Forum TJSL dan Pemkot Tangerang: “CSR Jangan Mati Suri di Kota Industri”
ALMAMATER LIMA Semprot Kinerja Forum TJSL Kota Tangerang: “Jangan Berlindung di Balik Regulasi”
Forum CSR Kota Tangerang Akui Kinerja Belum Optimal, Soroti Perda dan Minim Dukungan Pemkot
Gubernur Banten Teken Percepatan PSEL Serang Raya, Sampah Ditargetkan Jadi Energi Listrik Ramah Lingkungan
Peran Corporate Social Responsibility dalam Mewujudkan Green Environment Perkotaan di Kota Tangerang
Membangun Sinergi Pembangunan Daerah Melalui Penguatan CSR di Kota Tangerang 
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 01:20 WIB

Jelang Idul Adha 2026, Pemkab Tangerang Perketat Pengawasan Hewan Kurban dan Stabilitas Pangan

Senin, 18 Mei 2026 - 19:28 WIB

Desak Perda Truk Tambang, HMTU dan Aktivis Tangerang Utara Tagih Janji DPRD

Jumat, 15 Mei 2026 - 15:48 WIB

ALMAMATER LIMA Semprot Kinerja Forum TJSL Kota Tangerang: “Jangan Berlindung di Balik Regulasi”

Rabu, 13 Mei 2026 - 05:34 WIB

Forum CSR Kota Tangerang Akui Kinerja Belum Optimal, Soroti Perda dan Minim Dukungan Pemkot

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:26 WIB

Gubernur Banten Teken Percepatan PSEL Serang Raya, Sampah Ditargetkan Jadi Energi Listrik Ramah Lingkungan

Berita Terbaru