Pemerintah Beli Saham Aplikator Ojol, Dasco: DPR Dorong Potongan Tarif Turun Jadi 8 Persen

- Penulis

Jumat, 1 Mei 2026 - 21:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco ungkap Danantara telah membeli saham aplikator ojol untuk menekan potongan tarif menjadi 8 persen. Status hubungan kerja masih dikaji.

 

 

JAKARTA,- Langkah intervensi negara di sektor ekonomi digital mulai terlihat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah masuk sebagai pemegang saham di sejumlah aplikator ojek online (ojol), dengan target utama menekan potongan tarif yang selama ini dikeluhkan pengemudi.

 

Dalam pertemuan dengan aliansi serikat buruh di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (1/5/2026), Dasco menyebut kebijakan tersebut diarahkan untuk memangkas komisi aplikator dari kisaran 10–20 persen menjadi hanya 8 persen.

 

“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan,” kata Dasco.

 

Keterlibatan BPI Danantara dalam struktur kepemilikan aplikator dinilai menjadi instrumen untuk mendorong keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan mitra pengemudi.

 

Namun demikian, Dasco menegaskan bahwa isu krusial lain, yakni status hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator, masih dalam tahap simulasi dan pembahasan lintas pihak.

 

Menurut dia, pemerintah dan DPR belum mengambil keputusan final terkait apakah pengemudi akan diposisikan sebagai pekerja tetap atau tetap sebagai mitra.

 

Meski belum final, Dasco memastikan proses perumusan kebijakan tidak akan dilakukan sepihak. Organisasi dan komunitas pengemudi ojol akan dilibatkan dalam pembahasan lanjutan.

 

“Organisasi-organisasi pengendara ojol pasti akan kita libatkan dalam membuat kebijakan,” ujarnya.

 

Langkah ini menjadi sinyal awal arah kebijakan negara dalam menata ulang ekosistem transportasi berbasis aplikasi. Di satu sisi, pemerintah berupaya menekan beban mitra pengemudi, namun di sisi lain masih dihadapkan pada kompleksitas penentuan status kerja yang selama ini menjadi perdebatan. (Red/NBL)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel cakrabanten.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

‎Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Bagus Triyanto Sebut APBD Dinas PUPR dan Beberapa OPD Lain Tidak Anggarkan Proyek Fisik Seperti Tahun-Tahun Lalu
Dekatkan Layanan Digital ke Masyarakat, Sanjung Goes to Kampung Sapa Warga RW06 Kelurahan Pondok Bahar
Perumda Tirta Benteng Gelar Istighosah dan Santuni 464 Anak Yatim pada HUT ke-31
Perumda TB Sebut Media Mempunyai Peran Penting Jembatan Informasi ke Masyarakat
‎Ketua Umum LSM Komando M. Omar Rodhi Soroti Badan Gizi Nasional (BGN)
Komisi II DPRD Soroti Ketidaksesuaian Data Desil Warga Kota Tangerang
Komite II DPD RI dan KKP Perkuat Koordinasi, Teluknaga Jadi Titik Pendalaman Informasi
Temuan BPK di DLH Kota Tangerang: Pengelolaan BBM Angkutan Sampah Bermasalah, Ada Kelebihan Pembayaran Rp557 Juta
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 13:24 WIB

‎Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Bagus Triyanto Sebut APBD Dinas PUPR dan Beberapa OPD Lain Tidak Anggarkan Proyek Fisik Seperti Tahun-Tahun Lalu

Rabu, 21 Oktober 2026 - 16:31 WIB

Dekatkan Layanan Digital ke Masyarakat, Sanjung Goes to Kampung Sapa Warga RW06 Kelurahan Pondok Bahar

Selasa, 13 Oktober 2026 - 12:23 WIB

Perumda Tirta Benteng Gelar Istighosah dan Santuni 464 Anak Yatim pada HUT ke-31

Jumat, 9 Oktober 2026 - 15:48 WIB

Perumda TB Sebut Media Mempunyai Peran Penting Jembatan Informasi ke Masyarakat

Senin, 14 September 2026 - 13:18 WIB

‎Ketua Umum LSM Komando M. Omar Rodhi Soroti Badan Gizi Nasional (BGN)

Berita Terbaru