Situasi aksi didepan kantor Bupati Tangerang
KABUPATEN TANGERANG,- Halaman Kantor Bupati Tangerang, Rabu (22/4/2026), berubah menjadi arena adu klaim. Ratusan massa dari dua kubu yang sama-sama mengatasnamakan warga Teluknaga berdiri saling berhadap-hadapan, mempersoalkan arah pemanfaatan lahan sawah di pesisir utara.
Di sisi kanan gerbang, kelompok penolak alih fungsi lahan membentangkan spanduk bernada kritik terhadap pola pembangunan. Mereka menuntut peninjauan kembali kebijakan tata ruang, sembari menyuarakan kekhawatiran atas potensi hilangnya ruang hidup petani dan nelayan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan pangan.
Di sisi berlawanan, massa pendukung pembangunan juga menyuarakan tuntutan. Spanduk berisi dorongan pembukaan lapangan kerja dikibarkan, sementara dari atas mobil komando, orator mendesak pemerintah agar memperluas ruang investasi.
“Kami butuh pekerjaan,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut, disambut sorakan peserta aksi yang mengaku warga Teluknaga.
Perbedaan pandangan itu mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lahan pertanian. Kedua kelompok sama-sama mengklaim mewakili aspirasi warga, namun dengan pendekatan yang berbeda.
Kholid Miqdar, perwakilan kelompok penolak, menilai alih fungsi lahan berpotensi menggerus karakter agraris wilayah. Ia mendorong pemerintah daerah agar konsisten pada regulasi pengendalian alih fungsi lahan sawah, termasuk yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.
“Kami ingin lahan pertanian tetap dipertahankan sebagai sumber penghidupan,” ujarnya.
Sementara itu, Heri Heryanto, Koordinator Aksi Pribumi Bersatu, dalam orasinya menyoroti pentingnya transparansi dalam proses perizinan. Ia meminta agar setiap kebijakan pembangunan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat.
“Kami berharap prosesnya transparan dan tidak merugikan warga,” kata Heri.
Di tengah meningkatnya tensi, aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP membentuk barikade untuk menjaga jarak antara kedua kelompok dan mengantisipasi potensi gesekan fisik. Aksi berlangsung dengan pengamanan ketat.
Hingga aksi berlangsung, belum terlihat pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah di lokasi. Upaya konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang masih dilakukan hingga berita ini diturunkan.
Situasi ini menggambarkan adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait arah pembangunan wilayah pesisir utara. Di satu sisi, kebutuhan ekonomi menjadi dorongan utama, sementara di sisi lain, isu keberlanjutan lingkungan dan perlindungan lahan pertanian tetap menjadi perhatian.
Ke depan, kejelasan kebijakan yang transparan dan partisipatif dinilai penting untuk meredam potensi konflik serupa, seiring meningkatnya tekanan pembangunan di wilayah tersebut. (Red)
