Pemerintah melalui Kemendagri menegaskan belanja pegawai daerah masih terkendali meski anggaran PPPK mencapai Rp813 miliar. Reformasi fiskal daerah menjadi kunci menjaga stabilitas APBD.
MediaCakraBanten,- Pemerintah pusat akhirnya angkat bicara terkait kekhawatiran meningkatnya belanja pegawai daerah yang dinilai semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Isu ini juga menyeret nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sempat disebut berada di “ujung tanduk” akibat tekanan fiskal di sejumlah daerah.
Melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah menegaskan bahwa belanja pegawai tetap dalam batas aman fiskal, meskipun jumlah tenaga PPPK terus bertambah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah memperkuat disiplin fiskal daerah agar belanja pegawai tetap terkendali tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
“Seluruh hak aparatur, termasuk PPPK, sudah diakomodasi. Fokus kami memastikan tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan publik,” ujar Agus dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah di Nusa Tenggara Timur.
Dalam pemaparan kondisi APBD 2026, pemerintah mencatat total belanja daerah mencapai Rp5,31 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai tercatat sebesar Rp2,72 triliun.
Angka ini termasuk alokasi untuk 12.380 PPPK penuh waktu dengan total anggaran mencapai Rp813,91 miliar.
Meski terlihat besar, pemerintah menilai proporsi belanja tersebut masih berada dalam batas aman. Setelah komponen tertentu seperti tunjangan guru dikeluarkan dari perhitungan, persentase belanja pegawai berada di kisaran 40 persen, yang masih dianggap sehat dalam struktur fiskal daerah.
Menurut Agus Fatoni, perhitungan tersebut telah dilakukan secara matang agar kebutuhan aparatur negara tetap terpenuhi tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN, pemerintah juga menyerahkan surat keputusan kepada 4.536 PPPK paruh waktu.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepastian status bagi tenaga kerja di sektor pemerintahan yang selama ini berada dalam ketidakpastian administrasi.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan tenaga kerja di sektor publik, sekaligus menata struktur kepegawaian agar lebih efisien dan terukur.
Reformasi Fiskal Daerah Jadi Strategi Utama
Selain mengendalikan belanja, pemerintah juga mendorong daerah memperkuat sisi pendapatan daerah.
Strategi yang ditempuh antara lain melalui:
1. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi
2. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3. Pemanfaatan aset daerah
4. Penguatan peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan bagi daerah.
Agus Fatoni juga menegaskan bahwa pembaruan data fiskal daerah akan menjadi dasar dalam penentuan transfer dana dari pemerintah pusat pada tahun 2027.
Daerah Diminta Pangkas Belanja Tidak Prioritas
Dalam jangka pendek, pemerintah meminta kepala daerah segera melakukan langkah konkret untuk menjaga kesehatan anggaran.
Beberapa kebijakan efisiensi yang disarankan antara lain:
• Mengurangi belanja perjalanan dinas
• Menekan biaya operasional pemerintahan
• Menunda pengeluaran yang belum menjadi prioritas
Kebijakan ini bukan sekadar penghematan anggaran, tetapi strategi menjaga keseimbangan fiskal daerah agar pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan keuangan di masa depan.
Dengan pendekatan ganda antara pengendalian belanja dan peningkatan pendapatan, pemerintah optimistis stabilitas keuangan daerah dapat tetap terjaga, sekaligus memastikan kesejahteraan aparatur, termasuk PPPK, tetap terlindungi. (***)
