KABUPATEN TANGERANG,- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan peninjauan langsung terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (30/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri yang akrab disapa Ara ini menegaskan bahwa pembangunan fisik bantuan perumahan akan segera dieksekusi paling lambat pertengahan April mendatang.
Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), para penerima bantuan di wilayah tersebut masuk dalam kategori Desil Satu atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
“Kami turun langsung untuk memastikan bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Kondisi rumah yang kami lihat hari ini memang sangat memprihatinkan dan jauh dari standar layak huni,” ujar Maruarar di sela-sela peninjauan.
Menteri PKP juga menginstruksikan agar proses pembangunan mengedepankan prinsip transparansi. Beliau mendorong warga untuk aktif membandingkan harga material di toko bangunan guna mendapatkan kualitas terbaik dengan harga kompetitif, termasuk memperhatikan komponen pajak dan biaya kirim.
Selain bantuan fisik, pemerintah meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai instrumen perlindungan finansial bagi warga.
Untuk Warga: Tersedia pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa agunan dengan bunga rendah sebesar 0,5%. Skema ini dirancang khusus untuk memutus rantai ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal atau rentenir.
Untuk UMKM Sektor Perumahan: Kontraktor dan toko bangunan lokal dapat mengakses plafon pinjaman hingga Rp20 miliar. Pemerintah telah mensubsidi bunga dari 11% menjadi hanya 6%, guna menggairahkan ekonomi lokal di sektor konstruksi.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dijadwalkan mulai berjalan serentak pada 15 April 2026, segera setelah verifikasi data rampung. Kepala BSPS, Anggoro, optimistis bahwa pengerjaan fisik tidak akan memakan waktu lama.
“Paling lama tiga bulan proses pembangunannya sudah selesai,” ungkap Anggoro.
Camat Tigaraksa, Cucu Abdurosyied, menyambut baik intervensi langsung dari pemerintah pusat. Menurutnya, bantuan ini adalah oase bagi warga yang selama ini kesulitan merenovasi huniannya secara mandiri.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian Bapak Menteri. Pihak kecamatan dan desa akan mengawal ketat proses pendataan agar tidak ada warga yang berhak namun terlewatkan,” tegas Cucu.
