Sultoni S.H. Ketua Umum PB KAMI mendesak Pemerintah Kota Tangerang melakukan evaluasi menyeluruh hingga audit terhadap tata kelola dan efektivitas Forum TJSL BU Kota Tangerang.
KOTA TANGERANG,– Keberadaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSL BU) Kota Tangerang kembali menjadi sorotan. Di tengah status Kota Tangerang sebagai salah satu pusat industri, perdagangan, dan jasa terbesar di Provinsi Banten, muncul informasi bahwa forum yang seharusnya menjadi wadah kolaborasi program CSR perusahaan itu diduga hanya memiliki satu anggota aktif.
Kondisi tersebut memantik perhatian Sultoni, S.H., Ketua Umum Pimpinan Pusat Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI). Ia mendesak Pemerintah Kota Tangerang melakukan evaluasi menyeluruh hingga audit terhadap tata kelola dan efektivitas Forum TJSL BU Kota Tangerang.
Desakan itu muncul setelah adanya pengakuan dari salah satu pengurus forum yang menyebut aktivitas Forum TJSL belum berjalan optimal. Situasi tersebut dinilai kontradiktif dengan besarnya potensi dunia usaha yang ada di Kota Tangerang.
Sebagai kota dengan ribuan badan usaha yang bergerak di sektor industri manufaktur, perdagangan, perhotelan, properti, jasa kesehatan, keuangan, transportasi, travel, pergudangan, logistik hingga sektor jasa lainnya, keberadaan Forum TJSL semestinya menjadi instrumen strategis dalam mengonsolidasikan kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
“Jika benar keanggotaan forum saat ini hanya satu perusahaan dan aktivitasnya belum berjalan sebagaimana mestinya, maka pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Perlu diketahui apa penyebab minimnya partisipasi badan usaha dan bagaimana langkah perbaikannya,” kata Sultoni kepada Media Cakra Banten, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, Forum TJSL bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah yang memiliki fungsi penting untuk menyinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan agenda pembangunan pemerintah daerah.
Sultoni menegaskan, keberadaan forum tersebut seharusnya sejalan dengan semangat kolaborasi pembangunan sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah, termasuk ketentuan yang mendorong keterpaduan program kesejahteraan sosial antara pemerintah dan dunia usaha.
“Forum TJSL harus menjadi jembatan antara kepentingan pembangunan daerah dengan potensi CSR perusahaan. Jika forum tidak berjalan efektif, maka peluang kolaborasi yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat menjadi tidak optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah Kota Tangerang membuka data secara transparan mengenai jumlah badan usaha yang beroperasi di wilayah tersebut, termasuk data perusahaan yang telah melaksanakan program CSR dan yang belum menjalankan kewajiban sosialnya.
Menurutnya, keterbukaan data menjadi penting untuk mengukur sejauh mana partisipasi dunia usaha dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kita perlu mengetahui secara pasti berapa jumlah badan usaha yang ada di Kota Tangerang, berapa yang sudah menjalankan program CSR, dan berapa yang belum. Data ini penting sebagai dasar evaluasi kebijakan dan penguatan kolaborasi pembangunan daerah,” tegasnya.
Sultoni juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ia menilai potensi CSR di Kota Tangerang sangat besar mengingat tingginya aktivitas ekonomi dan investasi yang berkembang di wilayah tersebut. Karena itu, keberadaan Forum TJSL yang aktif, transparan, dan akuntabel menjadi kebutuhan mendesak.
“Potensi CSR perusahaan di Kota Tangerang sangat besar. Jangan sampai potensi itu tidak terkelola secara maksimal karena lemahnya koordinasi atau minimnya partisipasi. Forum TJSL harus menjadi motor penggerak sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pengurus Forum TJSL BU Kota Tangerang terkait informasi jumlah keanggotaan forum maupun usulan audit yang disampaikan PB KAMI.
Pemerintah Kota Tangerang diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada publik mengenai kondisi terkini Forum TJSL BU, jumlah badan usaha yang terlibat, serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk memperkuat sinergi program tanggung jawab sosial perusahaan dengan agenda pembangunan daerah. (NBL)
