Dugaan Nama GWI Dicatut untuk Terima Dana Proposal, Ketum Akan Siapkan Laporan Polisi
TANGERANG,- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Syamsul Bahri, berencana melaporkan Syarif Hidayat ke kepolisian. Syarif diduga menggunakan nama organisasi GWI untuk menerima dana proposal sebesar Rp1 juta dari Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan.
Syamsul menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut uang, melainkan dugaan penggunaan identitas organisasi tanpa kewenangan. Ia khawatir tindakan tersebut dapat merusak kredibilitas GWI dan menimbulkan persoalan dalam hubungan kelembagaan dengan instansi pemerintah.
Persoalan ini terungkap ketika GWI tengah mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026. Untuk mendukung kegiatan tersebut, organisasi mengajukan proposal kepada sejumlah instansi pemerintah di wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan.
Salah satu proposal ditujukan kepada Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan. Namun, ketika pengurus GWI menanyakan perkembangan pengajuan tersebut, mereka justru memperoleh informasi bahwa dana Rp1 juta telah ditransfer kepada seseorang bernama Syarif Hidayat.
Menurut keterangan pihak dinas yang disampaikan kepada pengurus GWI, penerima dana tersebut datang dengan mengaku sebagai anggota organisasi.
Syamsul kemudian menghubungi Syarif untuk meminta penjelasan. Dalam komunikasi tersebut, Syarif disebut membenarkan telah menerima transfer uang dari pihak dinas.
Syarif juga menyampaikan alasan bahwa dana tersebut digunakan untuk kebutuhan transportasi dan penyewaan kendaraan rombongan dari Tangerang Selatan.
Dalam pesan kepada Syamsul, Syarif menulis, “Izin ketua mohon maaf, tadi dapat undangan dari grup Tangsel, uangnya tadinya untuk ongkos sewa mobil rombongan dari Tangsel.”
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas Syarif dalam membawa nama organisasi, termasuk dasar kewenangannya menerima dana yang berkaitan dengan kegiatan GWI.
Syamsul menyatakan Syarif telah diberhentikan dari keanggotaan GWI lebih dari satu bulan sebelum persoalan tersebut mencuat. Karena itu, menurut dia, Syarif tidak lagi memiliki mandat untuk mewakili organisasi dalam urusan kelembagaan.
Ia juga menegaskan bahwa hingga kini GWI belum membentuk kepengurusan resmi di wilayah Tangerang Selatan. Pernyataan itu menjadi salah satu alasan pengurus mempertanyakan klaim Syarif mengenai undangan dari grup GWI Tangsel.
Syamsul menegaskan pihaknya sedang menyiapkan langkah hukum untuk mengusut dugaan penggunaan nama organisasi tersebut.
“Kami mempertanyakan tindakan yang bersangkutan. Kami menduga ada penggunaan nama GWI tanpa kewenangan. Saya tidak ingin nama organisasi digunakan oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi untuk kepentingan pribadi,” kata Syamsul.
Ia mengatakan laporan polisi akan segera disiapkan agar persoalan tersebut dapat diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.
Menurut Syamsul, organisasi memiliki mekanisme keanggotaan dan kewenangan yang harus dihormati. Penggunaan nama GWI untuk berhubungan dengan instansi pemerintah, terlebih dalam urusan permohonan dana, harus dilakukan oleh pihak yang memiliki mandat resmi.
Dugaan tersebut, kata dia, perlu ditelusuri agar jelas siapa yang mengajukan proposal, atas dasar kewenangan apa dana disalurkan, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya.
Secara hukum, dugaan penggunaan identitas organisasi untuk memperoleh uang dapat diuji apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana yang relevan. Salah satu ketentuan yang dapat menjadi perhatian penyidik adalah Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penipuan. Namun, penerapan pasal tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil penyelidikan dan pembuktian unsur pidananya.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai penyaluran dana dan penjelasan Syarif masih bersumber dari keterangan yang disampaikan Syamsul serta informasi pihak dinas yang diterimanya. Belum ada keterangan langsung dari pihak Syarif maupun Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan dalam pemberitaan ini.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa penggunaan nama organisasi untuk berhubungan dengan lembaga pemerintah harus disertai kewenangan yang sah dan pertanggungjawaban yang jelas. Dugaan penyalahgunaan identitas kelembagaan perlu dibuka secara transparan agar tidak berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap organisasi pers. (NBL)
