TANGERANG,- Pemerintah Kabupaten Tangerang menegaskan pentingnya tata kelola lintas wilayah dalam menghadapi tekanan urbanisasi dan integrasi ekonomi kawasan. Isu ini mengemuka dalam Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi pada rangkaian Sustainable Aglo-City Summit 2026 di BSD City, Rabu (29/4).
Kabupaten Tangerang tampil sebagai tuan rumah forum yang mempertemukan pemangku kepentingan dari wilayah penyangga DKI Jakarta serta daerah di Banten dan Jawa Barat. Agenda ini diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antarwilayah dalam menghadapi dinamika kawasan metropolitan.
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menekankan, sinkronisasi kebijakan lintas daerah menjadi faktor krusial di tengah pertumbuhan kawasan yang semakin terintegrasi secara ekonomi dan sosial.
“Wilayah kita sudah saling terhubung. Karena itu, pengelolaannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” ujar Maesyal.
Ia menyoroti integrasi transportasi dan infrastruktur sebagai prioritas, termasuk rencana pengembangan MRT yang menghubungkan Jakarta dan Tangerang guna meningkatkan mobilitas masyarakat serta efisiensi konektivitas kawasan.
Selain itu, isu lingkungan menjadi perhatian, khususnya rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di TPA Jatiwaringin. Proyek tersebut dinilai membutuhkan koordinasi lintas wilayah, baik dari sisi infrastruktur maupun sistem logistik.
Di sektor ekonomi, Pemkab Tangerang mendorong penguatan pertanian dan UMKM melalui sinkronisasi program pembangunan desa. Langkah ini diharapkan dapat memperluas manfaat aglomerasi agar lebih merata hingga ke tingkat lokal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menyebut forum ini sebagai ruang strategis untuk merespons kompleksitas pembangunan di kawasan Jabodetabekpunjur, terutama terkait pengelolaan sampah, konektivitas transportasi publik, dan ketahanan pangan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai konsep aglomerasi memiliki prospek positif selama tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit.
“Pemerintah pusat siap menjembatani dukungan kebijakan dan pendanaan, dengan fokus pada isu sektoral dan percepatan implementasi,” kata Bima Arya.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan Deklarasi Aglomerasi yang ditandai pertunjukan angklung oleh perwakilan daerah di kawasan Jabodetabekpunjur, sebagai simbol kolaborasi lintas wilayah.
Forum ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat koordinasi antarwilayah, sekaligus mempercepat implementasi kebijakan pembangunan terpadu di kawasan metropolitan terbesar di Indonesia.**
