Pengurus DPW Jaringan Petani Persada Nusantara Banten
Serang, CAKRA Banten, – Pengurus DPW Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN) Banten terus berupaya memperjuangkan hak dan kesejahteraan petani di wilayahnya. Pada Senin, 24 Maret 2025, perwakilan JPPN Banten secara resmi menyerahkan surat permohonan audiensi kepada Gubernur Banten, Andra Soni. Surat tersebut diterima oleh Lukman, salah seorang staf Sekretariat Gubernur Banten.
Dalam penyerahan surat tersebut, hadir sejumlah pengurus DPW JPPN Banten, di antaranya Heri Irawan selaku Ketua DPW JPPN Banten, Nuryadi sebagai Wakil Ketua, Chusnul selaku Bendahara, serta Oppa yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris. Mereka berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur untuk menyampaikan aspirasi petani dan mencari solusi terbaik bagi sektor pertanian di Banten.
Ketua DPW JPPN Banten, Heri Irawan, menyatakan bahwa keberadaan JPPN bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian di berbagai wilayah. Selain itu, JPPN juga memiliki misi besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan berbagai program yang mendukung keberlanjutan usaha pertanian.
Menurut Heri, salah satu manfaat bergabung dalam wadah JPPN adalah kemudahan akses ke berbagai fasilitas dan kebijakan pemerintah terkait pertanian. JPPN juga berperan sebagai fasilitator antara petani dengan pemerintah serta sektor terkait, sehingga kebijakan yang dibuat dapat benar-benar berpihak kepada petani.
Pengurus DPW Jaringan Petani Persada Nusantara
Selain itu, JPPN juga aktif dalam memberikan edukasi kepada para petani, baik dalam hal teknik pertanian yang lebih modern maupun strategi pemasaran hasil pertanian. Dengan adanya koperasi JPPN, diharapkan produk pertanian dapat dipasarkan dengan harga yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani.
Namun, Heri mengungkapkan bahwa saat ini masih sangat sedikit masyarakat, terutama generasi muda, yang tertarik menekuni profesi petani. Salah satu penyebabnya adalah profesi ini belum dianggap mampu menjamin kesejahteraan yang layak. Kondisi ini perlu segera diatasi agar pertanian tetap menjadi sektor yang menarik dan menjanjikan bagi generasi milenial.
Salah satu permasalahan utama yang dihadapi petani saat ini adalah ketidakmampuan mereka dalam menentukan harga jual hasil pertanian. Harga produk pertanian masih sangat dipengaruhi oleh spekulan atau tengkulak, sehingga petani seringkali dirugikan. Oleh karena itu, JPPN berupaya untuk memutus mata rantai permainan harga ini dengan melibatkan pemerintah melalui Bulog dan koperasi agar harga yang ditetapkan lebih stabil dan berpihak kepada petani.
JPPN juga berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan petani dengan mendorong adanya BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan hari tua bagi petani. Menurut Heri, hak-hak ini seharusnya juga diperoleh petani sebagaimana pekerja di sektor lain, sehingga mereka memiliki kepastian perlindungan sosial di masa depan.
Dengan adanya audiensi ini, JPPN Banten berharap dapat berdiskusi langsung dengan Gubernur Andra Soni dan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Mereka yakin bahwa kebijakan yang berpihak kepada petani akan membawa dampak positif bagi ketahanan pangan dan perekonomian daerah.
Upaya JPPN ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan ekosistem pertanian yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat diperlukan agar petani dapat lebih sejahtera dan sektor pertanian semakin maju di Banten.(Kdr)
